SURAMADUPOST Surabaya – Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi ternyata berdampak langsung pada layanan publik di Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bergerak cepat dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kendaraan pelayanan dasar masyarakat diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
Usulan ini mencakup armada tiga dinas sekaligus, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
Sekarang harganya BBM naik, terus operasional orang dalam menggunakan mobil pelayanan pakai BBM non-subsidi itu tetap. Ya terpotong lagi ini anggarannya. Maka, di situ kami membuat surat usulan permohonan tersebut, kata Eri, Senin, 29 Juni 2026.
Eri menjelaskan, armada yang diusulkan mendapatkan relaksasi ini meliputi truk pengangkut sampah, kendaraan normalisasi sungai, hingga mobil pemadam kebakaran. Semuanya menggunakan solar sebagai bahan bakar. Persoalannya, semua kendaraan tersebut saat ini diwajibkan menggunakan solar non-subsidi.
Ini semua menggunakan solar, sedangkan solar yang digunakan harus non-subsidi. Itu membuat uang Pemkot habis bayar solar saja, ujarnya.
Dari usulan yang telah diajukan, ada kabar baik untuk armada Dinas Lingkungan Hidup. Usulan tersebut sudah mendapatkan respons dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, usulan bagi kendaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih dalam proses dan sedang dikomunikasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sampah sudah dapat respons dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami lagi ke Menteri PU, untuk yang lainnya. Karena ini naiknya drastis, kalau pakai non-subsidi uangnya tambah habis, kata Eri.
Bagi Eri, relaksasi ini diajukan bukan untuk kepentingan birokrasi, melainkan semata-mata agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu di tengah tekanan kenaikan harga BBM yang dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.
Ini kan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bukan kegiatan pemerintah kota. Untuk pelayanan dasar masyarakat, tegasnya.
Langkah Wali Kota Eri ini menjadi salah satu cerminan nyata bagaimana kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak jauh lebih luas dari yang terlihat di permukaan, tidak hanya menyentuh kantong warga biasa, tetapi juga menggerus anggaran operasional layanan publik yang paling dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
Source : All media
Jurnalis : Zahrah SP
