Suramadupost Viral – Majalah internasional asal Inggris, The Economist, kembali menyoroti kondisi politik dan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikel berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” yang terbit pada 14 Mei 2026, media tersebut menilai sejumlah arah kebijakan pemerintah dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi sekaligus kualitas demokrasi Indonesia.
Dalam ulasannya, The Economist mengingatkan bahwa Prabowo pernah menyaksikan langsung krisis ekonomi dan politik 1998 yang menjatuhkan Presiden Soeharto. Media itu kemudian menulis bahwa pengalaman tersebut seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati terhadap persoalan fiskal dan tata kelola negara.
Beberapa hal yang disorot dalam artikel tersebut antara lain peningkatan belanja negara dan berbagai program besar pemerintah yang dianggap berpotensi menekan kondisi fiskal jika tidak diimbangi pengelolaan anggaran yang kuat. The Economist juga menyinggung kekhawatiran terkait meningkatnya peran militer dalam jabatan sipil dan ruang pemerintahan, yang dinilai sebagian pengamat bisa memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Selain itu, media tersebut menyoroti kondisi oposisi politik yang dianggap semakin lemah setelah banyak partai besar bergabung mendukung pemerintahan. Situasi itu dinilai membuat fungsi pengawasan politik terhadap pemerintah menjadi berkurang.
Meski begitu, artikel tersebut merupakan analisis editorial dari The Economist, bukan pernyataan resmi pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional. Sejumlah ekonom dan pengamat di Indonesia juga memiliki pandangan berbeda terkait kondisi ekonomi nasional saat ini.
Di sisi lain, beberapa indikator ekonomi Indonesia masih tercatat relatif stabil. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global, inflasi terkendali, dan investasi masih terus berjalan. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam sejumlah survei nasional juga masih berada di angka tinggi.
Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi khusus dari pemerintah Indonesia terkait artikel The Economist tersebut. Namun perdebatan mengenai arah ekonomi, demokrasi, dan kebijakan pemerintahan Prabowo terus ramai dibahas publik di media sosial maupun forum diskusi politik nasional.
Sumber resmi:
The Economist, edisi 14 Mei 2026
Reuters
Data ekonomi pemerintah dan publikasi nasional terkait indikator fiskal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
jurnalis : Zahra SP
