SURAMADUPOST Siak – Pernyataan mengejutkan datang dari Bupati Siak, Afni Zulkifli, saat rapat bersama DPR RI. Di hadapan pemerintah pusat, ia mempertanyakan keadilan pembagian hasil pembangunan untuk daerah penghasil.
Menurut Afni, Kabupaten Siak menyetor sekitar Rp1 triliun ke pemerintah pusat dalam setahun. Namun yang diterima kembali dalam bentuk pembangunan jalan nasional disebut hanya sekitar 1 kilometer.
“Daerah kami tahun lalu setor Rp1 triliun ke pemerintah pusat, tapi balasannya jalan nasional hanya 1 kilometer. This is not fair!” tegas Afni.
Keluhan itu bukan sekadar soal jalan. Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan banyak daerah yang merasa kontribusinya besar terhadap penerimaan negara, tetapi manfaat pembangunan yang kembali ke daerah dinilai belum sebanding.
Dalam rapat yang sama, sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap belum mencerminkan kebutuhan riil daerah. Padahal mereka harus menanggung beban gaji PPPK, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik yang terus meningkat.
Pernyataan Bupati Siak pun langsung menyita perhatian. Sebab, jika benar daerah mampu menyetor Rp1 triliun ke kas negara tetapi hanya mendapatkan pembangunan jalan nasional sepanjang 1 kilometer, pertanyaan soal keadilan fiskal pusat dan daerah kembali mengemuka.
Apakah daerah penghasil hanya diminta terus menyetor, sementara pembangunan lebih banyak dinikmati wilayah lain? Atau ada persoalan distribusi anggaran yang perlu dibuka lebih transparan kepada publik?
Yang jelas, suara daerah kini semakin lantang terdengar di Senayan.
source : berita nasional
Jurnalis : JP Sastra SP
