SURAMADUPOST Jakarta – Nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas MH Thamrin, Jakarta, menjadi ruang refleksi kritis mengenai relasi negara dengan masyarakat adat Papua. Dalam forum yang dihadiri sekitar 300 mahasiswa dan dosen itu, Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, mengingatkan bahwa bangsa ini bisa kehilangan arah moral jika terus meminggirkan masyarakat adat atas nama pembangunan.
“Negeri ini bisa kualat kalau menindas masyarakat adat. Hubungan Indonesia dengan masyarakat adat itu ibarat anak kepada orang tua. Kalau anak kurang ajar, menista, bahkan merampas hak orang tuanya sendiri, maka ia menjadi anak durhaka. Bangsa yang durhaka kepada masyarakat adat sedang berjalan menuju bencana,” ujar Alip.
Menurutnya, masyarakat adat Papua selama ini justru menjadi penjaga utama hutan, tanah, air, dan keseimbangan ekologis Nusantara jauh sebelum negara hadir. Karena itu, ia menilai pembangunan yang menggusur ruang hidup masyarakat adat merupakan bentuk krisis moral negara.
“Papua lebih butuh kasih sayang daripada food estate. Yang dibutuhkan masyarakat Papua bukan proyek-proyek besar yang menggusur ruang hidup mereka, tetapi penghormatan, keadilan, dan rasa kemanusiaan dari negara,” katanya.
Alip mengkritik berbagai proyek pembangunan yang dinilai terlalu berorientasi pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memahami karakter sosial-budaya Papua. Menurutnya, pendekatan seperti itu justru memperbesar konflik sosial dan kerusakan ekologis.
“Papua tidak butuh sawit yang menggusur tanah adat. Papua tidak butuh padi dan tebu yang dipaksakan dengan mengorbankan hutan ulayat mereka. Yang dibutuhkan Papua adalah negara yang mau mendengar dan menghormati rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti posisi hutan dalam kehidupan masyarakat adat Papua yang tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan spiritualitas.
“Hutan bagi orang Papua adalah ‘Mama’. Ketika hutan dihancurkan, yang rusak bukan hanya ekosistem, tetapi identitas, martabat, dan jiwa masyarakat Papua itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Alip, persoalan Papua tidak bisa diselesaikan hanya melalui proyek ekonomi maupun pendekatan keamanan semata. Ia menilai penyelesaian Papua harus dimulai dari penghormatan terhadap martabat manusia dan hak masyarakat adat atas ruang hidupnya.
“Kalau negara terus datang dengan pendekatan kekuasaan dan investasi semata, maka luka sosial di Papua akan terus diwariskan. Papua harus dipahami dengan hati,” pungkasnya.
source : Alip Purnomo / Direktur Eksekutif IndexPolitica
Jurnalis : JP Sastra SP
