SURAMADUPOST Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai menerapkan kebijakan workfrom home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada hari ini ( Rabu 1 April 2026), untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau WFH berarti di rumah, tidak ada penggunaan bensin untuk aktivitas kerja. Ini yang ingin kita dorong,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Khofifah mengatakan sejak pagi telah menginstruksikan seluruh kepala dinas agar memastikan pelaksanaan WFH tetap terkontrol, termasuk penggunaan listrik dan fasilitas kantor.
Ia menambahkan Inspektorat telah diminta menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga mengawasi kedisiplinan ASN selama bekerja dari rumah.
Selain itu, seluruh ASN diwajibkan melakukan presensi digital dan tetap aktif berkomunikasi selama jam kerja agar koordinasi tetap berjalan optimal.
“Kalau WFH berarti di rumah, bukan work from anywhere (WFA), sehingga efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bisa benar-benar tercapai,” ujar Khofifah.
Pemprov Jatim menargetkan kebijakan ini mampu menghemat konsumsi BBM hingga 108 ribu liter per bulan di luar sektor pendidikan, yang tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal tanpa WFH bagi tenaga pengajar.
Evaluasi efektivitas kebijakan ini akan dilakukan hingga 1 Juni 2026, mencakup pengukuran penghematan BBM, listrik, dan energi lainnya.
DPRD JATIM DUKUNG KEPUTUSAN GUBENUR JATIM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendukung langkah keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang memutuskan kebijakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim menggelar WFH (Work From Home) di setiap hari Rabu mulai April mendatang.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026) mengatakan, kebijakan ini diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan pada masyarakat. Tentu kami sangat mengharapkan WFH. Ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang ada di masyarakat,” ungkapnya politisi asal fraksi Demokrat DPRD Jatim.
Dedi, menyadari situasi ini tidak bisa dihindarkan sebagai langkah antisipasi terkait perang di Timur Tengah. “Tentu ini upaya pemerintah dalam rangka menyikapi eskalasi ekonomi global, pengurangan mobilitas ini harapannya kan dapat menghemat energi. Saya rasa Ini strategi positif yang di lakukan pemerintah. Kita harus siap dan mendukung kebijakan ini,” tegasnya.
Anggota Komisi A Ubaidillah mengatakan bahwa kebijakan tersebut sebagai langkah yang layak didukung sebagai ansipasi dampan perang AS -Israel dengan Iran yang harus diakui akan bedampak secara ekonomi di Indonesia salah satunya untuk penggunaan BBM. Maka langkah WFH ini sebagai pilihan paling ideal untuk upaya penghematan energi. “Kebijakan ini saya rasa perlu dilakukan,” kata Ubaid politisi asal fraksi PKB DPRD Jatim.
Ubaid memandang, Pemprov perlu memilah posisi apa yang bisa diberlakukan WFH dan mana yang tidak mungkin diberlakukan menggunakan pola kerja dari rumah. Contohnya untuk yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, Ubaid berharap agar tidak perlu dilakukan WFH.
“Mungkin bisa dipilah-pilah seperti itu. Artinya, Pemprov memang harus mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hemat energi yang hari ini digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,”pungkas politisi asal Bondowoso – Situbondo
Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono, menyatakan penerapan WFH/WFA tersebut jelas akan menguntungkan ASN, termasuk ASN di Jatim. Apalagi ini diterapkan usai lebaran. “ASN dapat bekerja dari rumah atau tempat lain tanpa harus hadir di kantor, memberikan kenyamanan lebih setelah merayakan Idulfitri,” ujar Blegur.
Namun pihaknya kata Blegur memahami kebijakan ini. Pasalnya kebijakan ini diyakini bertujuan untuk efesiansi anggaran. Namun tetap akan menjaga produktivitas kerja ASN meskipun tidak berada di kantor.
“Tapi kita tetap meminta agar ini tidak mengganggu fungsi pelayanan publik. Kebijakan ini harus bisa mendukung optimalisasi pelayanan publik yang bersifat esensia,” tegas politisi asal fraksi Golkar DPRD Jatim ini.
Tak hanya itu, Kebijakan ini lanjut Blegur juga akan membuat ASN bisa menghemat biaya transportasi dan energi, sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kebijakan ini saat menggelar apel sekaligus Halal Bihalal bersama ASN pasca libur Hari Raya Idul Fitri di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu (25/3/2026) pagi.
Khofifah mengumumkan bahwa Pemprov Jatim akan mulai menerapkan sistem WFH bagi ASN guna menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mendukung upaya pemerintah pusat dalam penghematan BBM. “Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin Selasa Kamis dan Jumat kita bekerja secara optimal. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dari pemerintah pusat,” tegas Khofifah.
Ia menekankan bahwa WFH bukan tambahan libur ataupun cuti, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas tinggi dari seluruh ASN
Source : all media
Jurnalis : Jos SP
