SURAMADU POST Edukasi – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tampaknya belum benar-benar belajar dari dinamika sosial yang pernah meledak di Kabupaten Pati. Demonstrasi warga Pati yang dipicu kenaikan pajak daerah menjadi alarm keras bahwa kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat bisa dengan cepat berubah menjadi gelombang protes. Kini, ketika kantor Samsat disambut dengan aksi “sepi” sebagai bentuk perlawanan pasif masyarakat, situasinya terasa seperti pengulangan kesalahan yang sama dalam kemasan berbeda.
Fenomena menyepinya kantor Samsat bukan sekadar soal angka penerimaan pajak yang menurun. Ia adalah bahasa politik rakyat kecil yang jarang tercatat dalam laporan resmi. Ketika saluran aspirasi formal dianggap tidak cukup didengar, masyarakat memilih cara sunyi namun tegas untuk menunjukkan keberatan. Diam yang terorganisir ini justru lebih nyaring daripada teriakan demonstrasi di jalanan.
Rakyat tidak sedang menolak kewajiban bernegara. Mereka sedang mengirim pesan bahwa beban ekonomi memiliki batas psikologis. Ketika pajak terus digenjot tanpa komunikasi yang empatik dan tanpa strategi perlindungan sosial yang jelas, yang muncul bukan sekadar keluhan, melainkan rasa keterasingan antara pemerintah dan yang diperintah. Perlawanan dengan menyepikan kantor Samsat menjadi simbol bahwa kepercayaan publik mulai tergerus.
Ironisnya, kondisi ini bertabrakan langsung dengan janji kampanye “nglakoni ngayomi” yang pernah digaungkan. Dalam falsafah Jawa, ngayomi bukan sekadar slogan administratif. Ia menyentuh dimensi psikologis: rakyat yang diayomi seharusnya merasa aman, nyaman, dan dihargai. Jika kebijakan justru memicu kecemasan ekonomi dan rasa tertekan, publik berhak bertanya apakah makna ngayomi benar-benar dipahami atau hanya berhenti sebagai retorika politik.
Lebih menyakitkan lagi, dorongan peningkatan pajak terjadi di tengah derasnya pemberitaan kasus korupsi bernilai ratusan triliun rupiah. Rakyat dipaksa berhemat untuk memenuhi kewajiban fiskal, sementara di saat yang sama mereka disuguhi kabar kebocoran anggaran dalam skala fantastis. Kontras ini menciptakan luka moral yang dalam dan berpotensi memicu sinisme sosial terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Jika situasi ini dibiarkan, jarak emosional antara pemerintah dan rakyat akan semakin melebar. Kebijakan yang secara administratif mungkin dianggap rasional bisa berubah menjadi sumber resistensi karena kehilangan legitimasi moral. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari target pendapatan, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah semestinya membaca situasi ini sebagai krisis kepercayaan, bukan semata persoalan kepatuhan pajak. Tanpa pemulihan rasa keadilan dan empati, setiap kebijakan fiskal berpotensi ditafsirkan sebagai tekanan tambahan. Jika semangat ngayomi ingin benar-benar dihidupkan, langkah pertama bukan menaikkan target penerimaan, melainkan membangun kembali jembatan psikologis dengan rakyat yang mulai merasa ditinggalkan.
source & jurnalis Jateng : S.Ragil Jurnalis
