SURAMADUPOST Jakarta – Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) yang juga mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 3 November 2026 kemarin, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, pada periode 2025 – 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur resmi yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan di lingkungan Polri.
Nomor ponsel milik sejumlah tokoh antara lain nomor Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politikus, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa proses penegakan hukum yang sah.

Pada Oktober 2026, para tersangka kemudian memerintahkan penghapusan file hasil sadapan beserta jejak log dari sistem komputer LIMS.
Selanjutnya pada 30 Oktober 2026, seorang petugas yang mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut membuat Laporan Polisi (LP). Bareskrim kemudian langsung memeriksa saksi-saksi dan menyita barang bukti berupa 11 unit ponsel, 1 unit iPad, serta 4 buah flashdisk.
Bareskrim Polri kemudian mendatangi kediaman Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan menemukan perangkat terkait penyadapan. Ahrie sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya diborgol dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Di sana, ia memberikan pengakuan bahwa operasi tersebut dilakukan atas perintah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri secara resmi menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Source : Kepolisian Republik Indonesia
Jurnalis : Jos SP
















