SURAMADUPOST Jakarta – Dinilai Bertentangan dengan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, Ina Liem Tegaskan Tidak Akan Mencabut Keterangan dan Siap Mempertanggungjawabkannya
JAKARTA – Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki babak baru. Pakar pendidikan Ina Liem dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh advokat Subhan Palal terkait keterangannya sebagai saksi ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
Laporan tersebut dilayangkan karena Subhan menilai keterangan Ina Liem di bawah sumpah dalam persidangan MK mengandung persoalan yang perlu diuji secara hukum. Subhan bahkan mengaku telah melayangkan somasi sebelum akhirnya menempuh jalur pelaporan ke kepolisian.
Pada Kamis (19/11/2026), Subhan Palal menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.
“Kenapa ini saya laporkan? Karena menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA Nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” kata Subhan.
Menurut Subhan, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan pandangan akademis, melainkan menyangkut dampak keterangan ahli terhadap pemahaman publik mengenai status dokumen pendidikan Gibran setelah adanya putusan Mahkamah Agung.
Ia menilai keterangan yang disampaikan di bawah sumpah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta, dokumen, dan sumber yang digunakan.
SUBHAN DESAK KEMENDIKDASMEN BERTINDAK
Selain melaporkan Ina Liem ke kepolisian, Subhan juga berencana mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Senin mendatang.
Kedatangannya bertujuan mendesak kementerian melaksanakan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait konsekuensi hukum pembatalan surat keterangan yang menjadi objek sengketa.
Subhan menyatakan pihak kementerian harus menindaklanjuti konsekuensi administratif dan keuangan sebagaimana yang menurutnya timbul dari putusan tersebut.
“Nah, di situ apa? Tergugat dalam hal ini Kementerian Pendidikan tadi harus mengembalikan uang. Maka itu yang saya minta hari Senin paling telat, saya minta itu dieksekusi,” tuturnya.
Ia juga menyebut Gibran sebagai pihak yang menurut pandangannya harus bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut.
INA LIEM TOLAK CABUT KETERANGAN
Di sisi lain, Ina Liem memberikan tanggapan berbeda. Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam persidangan MK semata-mata menjalankan tugas sebagai ahli pendidikan yang menyampaikan pandangan berdasarkan keilmuan dan sumber informasi resmi.
Ina membantah bahwa keterangannya dimaksudkan untuk mewakili pihak pemilik ijazah ataupun membuktikan keaslian dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Ia juga menegaskan bahwa materi yang disampaikan merujuk pada siaran pers resmi Management Development Institute of Singapore (MDIS), bukan berdasarkan pemeriksaan ijazah asli Gibran.
“Dan jelas, yang saya sebutkan adalah press release resmi MDIS, bukan ijazah asli Gibran Rakabuming Raka,” tegas Ina.
Ina memastikan tidak akan mencabut keterangannya di hadapan majelis hakim MK. Ia menyatakan siap mempertanggungjawabkan seluruh penjelasannya secara profesional berdasarkan disiplin keilmuan dan sumber informasi yang digunakan.
UJIAN HUKUM DAN KEBEBASAN AHLI
Laporan terhadap Ina Liem kini membuka persoalan baru dalam rangkaian panjang polemik dokumen pendidikan Gibran.
Di satu sisi, pelapor mempersoalkan kebenaran keterangan yang disampaikan di bawah sumpah. Di sisi lain, Ina Liem menegaskan bahwa dirinya memberikan pendapat profesional berdasarkan sumber resmi dan bukan sedang membuktikan keaslian ijazah seseorang.
Karena itu, substansi laporan tersebut perlu diuji melalui proses hukum dengan memperhatikan unsur-unsur Pasal 242 KUHP, termasuk apakah terdapat keterangan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai keterangan palsu di bawah sumpah.
Perbedaan pendapat antara pelapor dan ahli tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
Kasus ini sekaligus menambah panjang daftar persoalan hukum yang mengiringi polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Publik kini menunggu bagaimana Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan Subhan Palal serta bagaimana Kemendikdasmen menyikapi tuntutan pelaksanaan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Source : Tirto.id, keterangan Subhan Palal dan Ina Liem, 19 November 2026.
Jurnalis : Tsania SP















