Menu

Berita Terbaru

7 Partai Politik Respons Wacana Pemakzulan Gibran Usai Putusan MK

Penulis -

7 Partai Politik Respons Wacana Pemakzulan Gibran Usai Putusan MK

SURAMADUPOST Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan beragam respons dari partai politik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti kelulusan setingkat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Penggugat, Denny Indrayana, berencana menggelar audiensi dengan DPR, MPR, DPD, dan partai politik untuk membahas pemakzulan Gibran.

“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,” kata Denny di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Tanggapan Golkar

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai perlu adanya pertemuan pimpinan parpol untuk menyikapi soal wacana pemakzulan Gibran tersebut.

Doli pun memastikan bahwa anggota dewan bakal membahas wacana tersebut.

“Yakinlah bahwa kemudian nanti akan menjadi pembahasan. Makanya oleh karena itu saya kira harus ada pembicaraan segera antara pimpinan partai politik yang ada DPR ini,” katanya pada Jumat (9/10/2026).

Namun, Doli belum bisa memastikan jadwal pertemuan para pimpinan parpol tersebut. Dia mengatakan semua tergantung dari kesepakatan para pucuk pimpinan.

“Tergantung pimpinan partai politik semuanya. Kapan mereka mengambil kesepakatan untuk mereka bertemu membahas ini,” kata Doli.

Kendati demikian, Doli sebelumnya sempat menyebut tidak perlunya adanya pembentukan pansus hingga dilakukannya hak angket untuk merespons putusan MK tersebut.

Dia menilai polemik ijazah Gibran cukup diselesaikan di level Komisi II DPR saja.

“Nah kalau ke DPR enggak perlu ada hak angket enggak perlu ada apa namanya, pansus segala macam. Menurut saya cukup Komisi II saja,” ucap Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Sementara itu, Anggota DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin merespons ikut merespons putusan MK. Menurutnya, putusan MK harus dihormati sebagai bagian dari tertib konstitusi.

“Kan pertimbangan MK jelas, tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan ijazah SMA. MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat. Karena itu pemakzulan atau impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 sulit dilakukan,” terang Bang Zul.

Tanggapan Demokrat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran. Herman mengaku akan mempelajari putusan MK yang menjadi dasar wacana tersebut mencuat.

“Kami menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini kami monitor perkembangan atas keputusan MK tersebut, dan tentu konsolidasi ke dalam apa langkah-langkah yang tepat untuk bangsa dan rakyat,” kata Herman saat dihubungi, Minggu (11/10).

Demokrat, kata Herman, terbuka dalam menerima audiensi para penggugat ijazah Gibran. Dia menyebut Partai Demokrat siap menerima aspirasi dari tiap elemen masyarakat.

“Partai Demokrat terbuka bagi elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Partai Demokrat terbuka untuk siapa pun,” jelas Herman.

Tanggapan PDIP

Anggota Komisi II DPR dari PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai putusan MK terkait ijazah Gibran ini bisa membuat DPR untuk menggunakan mekanisme hak angket untuk menindaklanjutinya.

“Secara politis sangat mungkin bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan MK ini melalui mekanisme yang tersedia, seperti pansus dan/atau angket,” ujar Deddy , Kamis (8/10/2026).

Deddy menjelaskan putusan MK menjadi landasan untuk melihat kembali persoalan terkait syarat administrasi pencalonan Gibran.

Dia mengungkapkan putusan terpenting dari putusan MK tersebut adalah adanya fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau setara.

“Itu berarti dia sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Oleh karena itu, patut diduga bahwa dokumen yang disampaikan sebagai syarat administrasi pencalonan itu cacat secara hukum,” ujarnya.

Dengan temuan MK itu, Deddy menduga terjadi pelanggaran hukum dalam perkara ini.

Lalu, dia menjelaskan lantaran Gibran telah berstatus sebagai Wapres, maka persoalan ini bisa dikaitkan dengan pemberhentian dirinya sebagai Wapres.

“Karena dia sudah terpilih tetapi dengan melanggar syarat yang ditetapkan oleh UU, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan/atau melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam UUD RI Pasal 7A dan 7B,” ujarnya.

Selain itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo enggan merespons wacana pemakzulan Gibran. Ganjar memilih pandangan difokuskan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang masih belum padam.

“Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik,” kata Ganjar saat dihubungi, Minggu (11/10).

Ganjar menilai penanganan karhutla saat ini harus menjadi prioritas pemerintah. Dia menyinggung sejumlah negara tetangga yang telah melayangkan protes karena ikut terdampak api karhutla Kalimantan.

“Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera,” kata Ganjar.

Tanggapan PKB

PKB belum mengambil sikap resmi dan masih mengkaji salinan putusan MK.

“Belum, sampai sejauh ini PKB belum bersikap secara resmi karena kita masih mengkaji dan mengkalkulasi salinan putusan secara lengkap. Ini kan baru 3 hari yang lalu,” kata anggota Komisi II DPR RI dari PKB, Muhammad Khozin, Sabtu (10/10).

PKB masih menunggu salinan resmi untuk melakukan kajian dan kalkulasi lebih lanjut.

Tanggapan PAN

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan partainya akan mengkaji putusan MK dengan saksama.

“PAN akan mengkaji putusan MK dengan baik,” kata Viva, Senin (12/10).

Ia menegaskan langkah partai harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kekuasaan.

Tanggapan PKS

PKS menilai MK telah memberikan fakta hukum tidak menemukan dokumen pendidikan Gibran tamat SMA lewat putusannya. Putusan tersebut dinilai sudah masuk ke rana sosial dan politik.

“PKS berpendapat MK sudah memberi fakta hukum tidak ditemukan dokumen menyatakan telah selesai sekolah menengah atas. Sekarang masuk ranah sosial dan politik,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (12/10).

Mardani menegaskan masyarakat dan partai politik memiliki hak untuk merespons keputusan MK tersebut. Namun, PKS saat ini masih melakukan komunikasi untuk mencari langkah terbaik bagi kemajuan bangsa.

“Masyarakat punya hak merespon keputusan MK. Juga parpol. PKS sedang berkomunikasi untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Tanggapan Gerindra

Wakil Ketua Komisi XIII dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan agar seluruh pihak menahan diri pasca putusan MK tersebut.

Sugiat menegaskan pihaknya tidak akan berlarut-larut dalam merespons putusan MK tersebut.

Menurutnya, ketika banyak spekulasi buntut putusan tersebut, maka akan mengganggu ekonomi dan iklim investasi.

“Partai Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan ini secara bijak, menghentikan polemik yang berlarut-larut,” kata Sugiat, Rabu (7/10/2026).

Sugiat menjelaskan kedewasaan berpolitik akan diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on.

Ia menilai perbedaan pandangan politik adalah hal wajar. Namun, dia meminta perbedaan tersebut tetap harus diselesaikan sesuai koridor yang telah ditetapkan undang-undang.

“Mekanisme PHPU dirancang untuk menguji perolehan suara pada masa pemilu, bukan sebagai sarana membatalkan status pejabat publik yang telah mengucap sumpah jabatan dan menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Selain itu, Kamrussamad menyatakan partainya menghendaki stabilitas politik untuk memastikan efektivitas kebijakan pemerintah terkait pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Kamrusaamad menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Potensi pemakzulan Gibran mencuat usai sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (6/10/2026) lalu yang menyatakan dirinya tidak terbukti memiliki ijazah SMA/sederajat.

Menurut Kamrussamad, Gerindra khawatir jika disibukkan “dinamika tidak produktif”, tugas DPR dalam mengawasi efektivitas kebijakan dapat terganggu.

“Fraksi Partai Gerindra membutuhkan jaminan stabilitas politik. Jadi supaya seluruh energi masyarakat kita, energi bangsa kita betul-betul bersama-sama mengatasi, karena sekarang kita ini tengah terjebak di middle income trap,” kata Kamrusammad dalam program “Sapa Indonesia Pagi” KompasTV, Kamis (8/10/2026).

“Berat sekali kita take-off menjadi negara maju kalau demokrasi kita dipenuhi berbagai macam dinamika yang tidak produktif dengan arah pembangunan nasional.”

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pihaknya menghormati keputusan Mahkamah.

“Tentu kami menghormati, menghargai apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun secara resminya kami belum menerima salinan dari keputusan MK,” kata Bahtra di Gedung DPR RI, Kamis (8/10/2026).

Bahtra mengatakan, setelah salinan resmi diterima, Komisi II akan mengkaji pertimbangan dan keputusan MK secara komprehensif. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi komisi untuk menyampaikan sikap kepada publik.

“Kami tentu akan mempelajari, mengkaji secara komprehensif apa-apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti mungkin berikutnya kami akan sampaikan kepada publik,” ujarnya.

Source : All Media

Jurnalis : Aji SP

Rekomendasi Untuk Anda

Berita SuramaduPost Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kirim Opini Kamu

Kirim Opini Kamu

Kategori

Nasional & Viral

Metro Jatim

Hukum & Kriminal

Pendidikan

Keshatan

Olahraga

Event

Bagikan Info Berita

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp