SURAMADUPOST Surabaya – Aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan Romokalisari yang mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mendapat tindak lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya.
Disadur dari akun resmi Wali Kota Surabaya, ericahyadi, penanganan di lokasi telah dilakukan oleh jajaran Satpol PP bersama Satgas Antipreman. Pos jaga yang berada di lokasi tersebut juga telah dibongkar.
Dalam pernyataannya, Eri Cahyadi meminta masyarakat ikut mengawasi agar praktik serupa tidak kembali terjadi. Ia juga memberikan peringatan tegas kepada camat dan lurah setempat agar bertanggung jawab dalam mengawasi wilayahnya.
Wali Kota menegaskan, apabila pungutan serupa kembali ditemukan, camat dan lurah terkait akan diberhentikan. Pernyataan tersebut menjadi bentuk penegasan agar pengawasan terhadap dugaan pungli di lingkungan masyarakat dilakukan secara serius.
Masyarakat yang menemukan dugaan pungutan liar diharapkan tidak ragu melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Surabaya, termasuk Lapor Cak Eri, dengan menyertakan informasi lokasi dan bukti pendukung jika tersedia.
Pengawasan bersama diperlukan agar masyarakat tidak terbebani pungutan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya.
Besaran pungutan itu berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 tiap kendaraan. Eri menegaskan, LPMK tidak berwenang melakukan pungutan kepada masyarakat.
“LPMK ini tugasnya terkait dengan kampungnya masing-masing. Mengoordinasikan terkait kebaikan kampung, seperti mengatasi banjir, kemudian menyelesaikan saluran dan lain-lain, itu tugas LPMK. Dan tidak boleh memungut biaya, memungut uang apapun,” jelasnya.

Source : All Media
Jurnalis : JP.Sastra SP















