SURAMADUPOST Jakarta – Sebagaimana diketahui, majelis hakim MK pada Selasa malam, 6 Oktober 2026 telah membacakan hasil akhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Meskipun gugatan pemohon tidak diterima (bukan ditolak) dengan alasan legal standing pemohon. Namun bola sudah ditendang MK dengan bukti dan putusan sidang kemarin. Bola tersebut jelas menuju ke Senayan.
Ketika MK menyatakan Gibran tidak ditemukan bukti memiliki ijazah SLTA dan yang bisa disetarakan. Artinya Gibran tidak memehuhi persyaratan administratif dan substantif dalam pencalonan pilpres 2024.
Terbukti Gibran hanya menggunakan SUKET yang kilat, cacat proses dan prosedur yang hanya didasarkan sertifikat kehadiran tanpa ijazah. Legitimasi dan kredibilitas Gibran semakin jatuh. Apalagi dikaitkan kasus ijazah Jokowi yang tidak tuntas, dengan kasus serupa.
Kasus ini bisa menjadi bola liar dan berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan. Hal ini tentu akan semakin gaduh dan mengganggu efektivitas kinerja pemerintah.
Perlu penyelesaian demi menjaga integritas moral dan konstitusi serta meluruskan sejarah demokrasi. Ini bukan masalah kecil yang bisa diabaikan, tetapi masalah integritas moral pemimpin bangsa, tegaknya konstitusi, dan prinsip pemilu yang harus Jurdil.

Kami juga mengetuk para pimpinan partai, Fraksi dan anggota DPR RI membuka mata, telinga dan peduli amanah rakyat.
Kepada para penggugat dan warga yang peduli untuk tetap melangkah dan mengawal jalur hukum untuk pembatalan SUKET dan pidana serta jalur penyelesaian Politik ke DPR RI.
Perlu beberapa langkah lanjutan:
- Prabowo segera non aktifkan Gibran.
- DPR RI melakukan angket atau membentuk pansus.
- DPR meminta fatwa MK.
- DPR mengajukan sidang MPR untuk memberhentikan jabatan Gibran.
Dapat dinamika yang ada diyakini penyimpangan persyaratan ini terjadi sejak Gibran maju sebagai Walikota Solo. Terutama kepada PDIP sebagai pengusung awal di Solo dan koalisi partai pengusung saat pilpres 2024 untuk berani bersikap dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
Sebagai alternatif lain Gibran harus sadar diri mundur atau diminta mundur. Sebagai langkah awal saatnya Prabowo segera non aktifkan Gibran dari tugas dan fokus pada penyelesaian kasus tersebut.

Source : Dr. Nurmadi H. Sumarta / Pemerhati dan Jurnalis Senior
Jurnalis : Jos SP















