SURAMADUPOST Surabaya – Johan menyebut PT Taman Timur Regensi telah memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam sejumlah forum yang melibatkan instansi terkait. Di antaranya pembahasan bersama DPRKPP, DSDABM, Inspektorat, serta forum yang menghadirkan pihak terkait dan tenaga ahli.
Dalam forum tersebut, perusahaan menunjukkan kelengkapan dokumen kepemilikan dan perizinan yang menjadi dasar pembangunan.
“Kami sudah menunjukkan legalitas kepemilikan dan seluruh perizinan yang kami miliki. Posisi kami, pembangunan dilakukan di atas lahan yang menjadi hak kami dan mengikuti perizinan yang diberikan,” katanya.
Menurut Johan, polemik baru timbul beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar akhir tahun 2025, dengan munculnya keluhan dan aksi demonstrasi yang mempersoalkan adanya sempadan sungai dan akses petani tambak.
Gugatan demo yang di lakukan oleh sekelompok oknum terasa “Aneh”
Padahal Pihak yang memiliki Sertifikat sama sama menandatangani Akses tersebut bahkan ketua demo yang menggugat, “ujanya”
Terkait akses tambak, Project Director Grand Eastern Johan Prajitno mengatakan perusahaan telah menyediakan akses melalui HGB Nomor 02850. Akses sisi selatan itu memiliki lebar sekitar 10 meter dan telah dibangun bersama pengembang lain sejak 2023.
“Kalau dikatakan perusahaan tidak memberikan akses, faktanya akses sisi selatan sudah kami siapkan sejak 2023 dan sampai sekarang sudah digunakan warga dan tidak ada masalah sama sekali. Kami bahkan siap menyerahkan akses tersebut kepada pemerintah kota apabila memang diperlukan,” ungkap Johan.
Johan juga menyebut perusahaan membangun jembatan berstruktur besi sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, serah terima jembatan disaksikan sejumlah tokoh masyarakat dan ditandatangani salah satu koordinator aksi.
PT Taman Timur Regensi meminta pihak yang keberatan terhadap pembangunan Grand Eastern menempuh mekanisme hukum yang tersedia. Kuasa Hukum PT Taman Timur Regensi, Oktavianto Prasongko, mengatakan keberatan dapat diuji melalui jalur hukum resmi.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menguji produk atau keputusan pemerintah apabila dianggap tidak sesuai ketentuan. ini penting agar iklim investasi di Kota Pahlawan tetap terjaga.
Ia menilai aksi demonstrasi tidak semestinya menggantikan proses pengujian hukum terkait status tanah dan tata ruang. Hal serupa berlaku terhadap perizinan pembangunan maupun status saluran air yang dipersoalkan.
“Kalau ada pihak yang menganggap produk hukum atau keputusan pemerintah tidak sesuai aturan, silakan ditempuh melalui mekanisme hukum yang resmi. Kami terbuka untuk dialog dan verifikasi dokumen, tetapi kepastian hukum juga harus dihormati,” tambah Oktavianto.

Source : All Media
Jurnalis : Aji SP















