SURAMADUPOST Jakarta – Kasus KM50 kembali menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah influencer dan figur publik mulai mengangkat kembali peristiwa yang terjadi pada Desember 2020 tersebut, termasuk presenter Vicky Prasetyo.
Ramainya pembahasan ini membuat kasus KM50 kembali mendapat perhatian warganet. Peristiwa yang menewaskan enam santri tersebut hingga kini masih menjadi topik perdebatan publik, terutama terkait penegakan hukum dan tuntutan keadilan bagi para korban.
Keterlibatan figur publik dalam mengangkat kembali isu tersebut turut memperluas jangkauan pembahasan di media sosial. KM50 kembali masuk dalam diskusi publik melalui berbagai unggahan dan pernyataan sejumlah influencer.
Enam tahun setelah peristiwa tersebut, tuntutan agar persoalan KM50 mendapatkan kejelasan masih terus disuarakan.

Pasca tertangkapnya mantan Kapolri Listyo sigit kasus penyadapan membuat publik semakin tidak percaya terhadap penuntasan kasus KM 5O kini publik mendesak agar kasus penembakan enam laskar FPI di Tol Jakarta–Cikampek KM 50 (7 Desember 2020) dibuka kembali kembali menguat pada pertengahan November 2026. Seruan ini diarahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan instansi terkait.
Massa FPI menggelar aksi di depan kantor Komnas HAM pada 13 November 2026. Selain itu, video bertajuk “Menolak Lupa Peristiwa KM 50” yang diunggah kreator konten Salim Dower bersama anggota DPR RI Ahmad Dhani pada 15 November 2026 memicu kembali perbincangan luas di media sosial.
Publik mengaitkan tuntutan ini dengan pergantian pucuk pimpinan Polri ke Jenderal Suyudi Ario Seto serta mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan pejabat Polri pada November 2026.
Sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan pengamat hukum (seperti Damai Hari Lubis) mendesak agar penelusuran tidak berhenti pada pelaku lapangan saja, melainkan menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain atau aktor intelektual.
Status Hukum & Konteks Perkara
Peristiwa KM 50 menewaskan enam anggota laskar FPI. Dalam proses peradilan sebelumnya, dua terdakwa aparat kepolisian diputus bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung pada September 2022.
Karena perkara pidananya telah melalui putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), pembukaan kembali kasus secara hukum umumnya memerlukan bukti baru (novum) atau mekanisme hukum yang sah sesuai aturan berlaku.

Source : All Media
Jurnalis : Jos SP















