Menu

Berita Terbaru

120 anggota DPR resmi ajukan HMP untuk pemakzulan Gibran

Penulis -

120 anggota DPR resmi ajukan HMP untuk pemakzulan Gibran

SURAMADUPOST Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan 120 anggota DPR RI itu telah menandatangani pengajuan HMP berdasarkan pengusulan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi partai politik.

“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan 120 anggota DPR RI itu terdiri atas Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN satu orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

Dengan hal tersebut, menurut dia, Pimpinan DPR RI menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” kata Saan.

Menurut pernyataan resmi Saan Mustopa yang dikutip dari ANTARA News dan Kabar6, komposisi 120 anggota DPR dari delapan fraksi tersebut meliputi:

  • Fraksi PKS. Mengajukan jumlah pengusul terbanyak dengan total 28 orang.
  • Fraksi NasDem. Mengajukan dukungan sebanyak 19 orang.
  • Fraksi Partai Demokrat. Mengajukan dukungan sebanyak 19 orang.
  • Fraksi PKB. Mengajukan dukungan sebanyak 18 orang.
  • Fraksi PDIP. Mengajukan dukungan sebanyak 14 orang.
  • Fraksi Partai Golkar. Mengajukan dukungan sebanyak 11 orang.
  • Fraksi Gerindra. Mengajukan dukungan sebanyak 11 orang.
  • Fraksi PAN. Mengajukan dukungan sebanyak 1 orang. [1, 2]

Usulan HMP ini bergulir karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak lagi memenuhi syarat imbas persoalan legalitas ijazah penyetaraan SMA yang dibatalkan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pimpinan DPR RI menerima dokumen usulan HMP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

Saan Mustopa menyatakan bahwa usulan HMP ini selanjutnya akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut laporan TIMES Indonesia, rapat paripurna terkait hal ini dijadwalkan digelar pada hari Kamis (12 November 2026).

Source : All Media

Jurnalis : Jos SP

Rekomendasi Untuk Anda

Berita SuramaduPost Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kirim Opini Kamu

Kirim Opini Kamu

Kategori

Nasional & Viral

Metro Jatim

Hukum & Kriminal

Pendidikan

Keshatan

Olahraga

Event

Bagikan Info Berita

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp