SURAMADUPOST Jakarta – Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) membantah isu pemerintah membatasi penyebaran konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial, Rabu (21/10/2026).
Dia menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta platform media sosial menghapus atau membatasi informasi terkait karhutla.
“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangan resminya.
Menurut Meutya, informasi karhutla yang dibagikan masyarakat melalui media sosial justru menjadi sumber penting untuk membantu Pemerintah mempercepat penanganan kebakaran.
Pemerintah, kata Menkomdigi, juga menggunakan berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan Threads untuk menyampaikan perkembangan karhutla kepada masyarakat.
“Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” ujarnya.
Menanggapi dugaan pembatasan jangkauan konten atau shadow ban yang ramai dibicarakan warganet, Meutya meminta platform digital lebih transparan mengenai algoritma dan pedoman komunitas yang digunakan.
Dia menilai, masyarakat berhak mengetahui alasan suatu konten dapat ditampilkan atau dibatasi oleh platform.
Sementara bagi pengguna yang merasa unggahannya tentang karhutla mengalami pembatasan, Meutya menyarankan agar segera mengajukan pengaduan atau banding kepada pengelola platform.
Masyarakat juga dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Kemkomdigi agar bisa ditindaklanjuti.
Source : All Media
Jurnalis : Jos SP
















