SURAMADUPOST Jakarta – Budi Arie Setiadi akhirnya buka suara soal pernyataannya yang viral dan memicu spekulasi terkait keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Ketua Umum Projo itu menyampaikan permintaan maaf melalui video klarifikasi. Ia menegaskan analisis yang disampaikannya merupakan pandangan pribadi dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Budi Arie menyebut pernyataannya menimbulkan berbagai tafsir dan membuat sejumlah pihak merasa tidak nyaman.
Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik menjelaskan soal beredarnya potongan video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyebut kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum 2029. Publik mengaitkan pernyataan itu dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Pemilu 2029.
Freddy mengatakan, video yang beredar di media sosial merupakan potongan pernyataan Budi Arie ketika membahas soal isu berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Pernyataan itu disampaikan dalam silaturahmi Jokowi dengan relawan saat rangkaian bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Relawan membahas situasi kebangsaan dan berharap masukan mereka dapat disampaikan Jokowi kepada Presiden Prabowo.
Sebelumnya viral di media sosial video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyebut kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum 2029. Budi Arie mengungkapkan instingnya, situasi politik tanah air berpotensi bergerak lebih cepat di luar skenario konvensional pemilu lima tahunan berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian, mengatakan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi dan merupakan hak setiap warga negara.
Namun, ia menilai wacana politik yang menyentuh keberlangsungan pemerintahan perlu disikapi secara bertanggung jawab dan tidak dipotong dari konteksnya.
“Kritik pemerintah silakan. Demokrasi harus hidup. Tetapi kalau sudah berbicara Presiden tidak sampai 2029 atau Wakil Presiden harus mundur, publik juga berhak mempertanyakan,” kata David Selasa (25/8/2026).
Menurut David, menjaga stabilitas pemerintahan bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, perbedaan pandangan harus tetap disampaikan melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.
“Pasbata berdiri untuk menjaga pemerintahan Prabowo–Gibran sesuai mandat konstitusi. Kami tidak mencari musuh dan tidak menuduh siapa pun,”ujarnya.
Source : All Media
Jurnalis : Angga SP
